MEDIA CENTER YAYASAN KIANDRA SETIA BANGSA
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan optimalisasi pengerahan sumber daya nasional untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada meluasnya kabut asap di sejumlah wilayah Indonesia. Upaya penanganan tersebut mencakup pemadaman titik api, perlindungan masyarakat, pengamanan kawasan konservasi, serta penguatan layanan kesehatan bagi warga terdampak.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin (12/10/2026), Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar penanganan karhutla berjalan efektif, terutama di wilayah yang masih mengalami kebakaran dan kesulitan akses akibat kondisi cuaca maupun pekatnya kabut asap.
Ketua Umum Yayasan Kiandra Setia Bangsa, Mulyono Widiarta, S.T., menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan langkah pencegahan yang berkelanjutan.
Menurutnya, bencana asap bukan sekadar persoalan kebakaran lahan, melainkan juga ancaman terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kelestarian ekosistem.
Pengerahan Personel dan Penguatan Operasi Pemadaman
Berdasarkan materi yang disampaikan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menjelaskan bahwa pengerahan personel difokuskan pada wilayah yang dilaporkan mengalami dampak kebakaran cukup serius, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Sementara itu, sejumlah daerah lain, seperti Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan, masih memerlukan pemantauan serta penanganan lanjutan.
Dalam keterangan seusai rapat, disebutkan bahwa tim gabungan yang terdiri atas personel TNI, Polri, dan instansi terkait mampu melakukan pemadaman pada area kebakaran hingga 692 hektare per hari. Rotasi personel juga disebut terus dilakukan untuk menjaga kesiapan dan kondisi fisik petugas selama operasi berlangsung.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sebagaimana tercantum dalam materi awal, turut menyampaikan informasi mengenai pengerahan lebih dari 60.000 personel darat.
Operasi darat menjadi salah satu unsur penting dalam penanganan kebakaran, khususnya ketika jarak pandang terbatas dan kondisi atmosfer menyulitkan pelaksanaan pemadaman melalui udara. Meski demikian, efektivitas operasi tetap bergantung pada kondisi lapangan, ketersediaan sarana, akses menuju titik api, serta koordinasi antarlembaga.
Mulyono Widiarta: Keselamatan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Ketua Umum Yayasan Kiandra Setia Bangsa, Mulyono Widiarta, S.T., menekankan bahwa penanganan karhutla perlu menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, bersamaan dengan perlindungan lingkungan hidup.
“Yayasan Kiandra Setia Bangsa memandang penanganan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara serius, terukur, dan berkelanjutan. Kami mendukung upaya penanggulangan yang mengutamakan keselamatan masyarakat, perlindungan petugas di lapangan, serta penyelamatan lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Pemerintah bersama seluruh unsur terkait perlu memastikan bahwa pemadaman berjalan efektif, pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak tersedia, dan langkah pencegahan diperkuat agar bencana serupa tidak terus berulang. Penanganan karhutla tidak cukup hanya memadamkan api, tetapi juga harus menyentuh upaya pencegahan, pengawasan, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti.”
Mulyono juga menilai keterlibatan masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, dan lembaga lingkungan diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui edukasi pembukaan lahan tanpa membakar, pemantauan kawasan rawan, pelaporan dini, serta dukungan terhadap pemulihan lingkungan.
Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
Selain melindungi permukiman dan fasilitas umum, penanganan karhutla juga perlu memperhatikan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis penting.
Dalam materi awal disebutkan bahwa percepatan pemadaman turut menjadi perhatian di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, yang dikenal sebagai habitat orangutan dan berbagai satwa liar lainnya.
Kebakaran di kawasan hutan konservasi berpotensi merusak habitat, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta mengancam kelangsungan hidup satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, pemadaman perlu disertai pemantauan wilayah rawan dan langkah penyelamatan ekosistem sesuai kewenangan instansi terkait.
YKBS memandang perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari kebijakan penanggulangan bencana. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai habitat satwa, tetapi juga berperan dalam menjaga tata air, menyerap karbon, dan menopang kehidupan masyarakat.
Kabut Asap dan Ancaman Kesehatan Masyarakat
Dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Partikel asap yang mencemari udara dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, balita, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan atau jantung.
Materi awal artikel mencantumkan data hampir 175.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak selama periode 18 Agustus hingga 21 September, dengan lebih dari 40.000 kasus melibatkan balita. Angka tersebut perlu dicocokkan kembali dengan data resmi Kementerian Kesehatan, termasuk cakupan wilayah, periode pencatatan, serta definisi kasus yang digunakan.
Mulyono menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat harus berjalan seiring dengan operasi pemadaman.
“Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan perlu memastikan tersedianya layanan bagi warga terdampak, sementara masyarakat harus mengikuti informasi kualitas udara dan imbauan kesehatan dari instansi berwenang,” demikian draf pernyataan yang disiapkan untuk persetujuan Ketua Umum YKBS.
Masyarakat yang terdampak asap disarankan mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan ketika kualitas udara tidak sehat, menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel, menjaga ventilasi dalam ruangan dengan mempertimbangkan kondisi udara di luar, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas atau gejala berat.
Peluang Kerja Sama Internasional
Dampak kabut asap lintas batas juga menjadi perhatian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam materi awal disebutkan adanya tawaran bantuan dari Malaysia berupa satu pesawat pemadam, tiga helikopter, dan 52 personel, serta koordinasi dengan Singapura mengenai kemungkinan dukungan teknis.
Apabila terkonfirmasi, dukungan internasional tersebut dapat menjadi bagian dari kerja sama regional dalam menghadapi bencana lingkungan yang berdampak lintas negara. Pelaksanaan bantuan tetap memerlukan koordinasi resmi, kesesuaian kebutuhan operasional, serta mekanisme yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
Kerja sama tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya pendekatan bersama dalam menghadapi persoalan lingkungan yang tidak mengenal batas administratif maupun wilayah negara.
Pencegahan dan Pengawasan Harus Diperkuat
Yayasan Kiandra Setia Bangsa mendorong agar penanganan darurat karhutla diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap upaya pencegahan. Langkah tersebut mencakup pemetaan kawasan rawan, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penegakan hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang sah.
Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat juga perlu membangun sistem pelaporan dini agar potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.
Penanganan yang konsisten dan transparan diharapkan mampu menekan risiko terulangnya kebakaran, mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan, serta melindungi sumber daya alam untuk generasi mendatang.
Mulyono Widiarta menegaskan melalui draf pernyataannya bahwa keberhasilan penanganan karhutla perlu diukur bukan hanya dari luas lahan yang berhasil dipadamkan, melainkan juga dari perlindungan warga, pemulihan lingkungan, dan kemampuan mencegah kebakaran berulang.
“Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan. Dibutuhkan kerja sama semua pihak agar penanganan karhutla tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam upaya pencegahan dan perlindungan lingkungan,” demikian penutup draf tanggapan Ketua Umum YKBS.
Media Center Yayasan Kiandra Setia Bangsa
Media Publikasi dan Himbauan Masyarakat
Penulis : Tim Litbang Yayasan Kiandra Setia Bangsa
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak : Media Center Yayasan Kiandra Setia Bangsa
Leave a Reply