PPDB Membludak, Orang Tua Minta Seleksi Transparan dan Bebas Titipan: “Jangan Sampai Anak Kami Dirugikan”, Suara Orang Tua Mengiringi PPDB 2026 di Riau.
PENDIDIKAN
PEKANBARU – (Solidaritasmedia.com) 9/6/2026 Memasuki masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027, ribuan orang tua siswa di Provinsi Riau mulai disibukkan dengan proses pendaftaran sekolah untuk anak-anak mereka. Antusiasme yang tinggi terhadap sistem pendaftaran daring (online) di tingkat SMP dan SMA kini diiringi kecemasan akan potensi gangguan sistem, keterbatasan daya tampung sekolah negeri, hingga kekhawatiran munculnya praktik kecurangan yang dapat merugikan peserta didik.
Di sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru dan kabupaten lainnya, para orang tua mengaku mulai aktif memantau jadwal pendaftaran, persyaratan administrasi, serta perkembangan informasi melalui media sosial dan grup percakapan digital. Namun di tengah derasnya arus informasi tersebut, tidak sedikit yang mengaku bingung membedakan informasi resmi dan informasi yang belum terverifikasi.
“Saya khawatir kalau sistemnya tiba-tiba bermasalah saat pendaftaran dibuka. Anak kami sudah belajar keras selama ini, jangan sampai kesempatan masuk sekolah yang diinginkan terganggu hanya karena persoalan teknis,” ujar Rahmad (43), salah seorang orang tua calon siswa SMA di Pekanbaru.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan Yuniarti (39), warga Kabupaten Kampar. Menurutnya, selain masalah teknis, masyarakat masih menyimpan trauma terhadap berbagai isu yang setiap tahun muncul menjelang PPDB.
“Yang paling kami takutkan sebenarnya bukan hanya server error, tetapi kalau ada praktik titipan atau permainan jalur tertentu yang membuat anak-anak yang memang berhak justru tersisih. Orang tua ingin proses yang adil dan terbuka,” katanya.
DPRD Riau Turun Tangan
Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan PPDB membuat Komisi III DPRD Provinsi Riau menjadwalkan pemanggilan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk membahas kesiapan pelaksanaan PPDB 2026.
DPRD ingin memastikan seluruh mekanisme penerimaan peserta didik berjalan sesuai aturan, mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi informasi, validasi data pendaftar, hingga sistem pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran.
Menurut DPRD, PPDB bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan menyangkut masa depan pendidikan ribuan anak di Provinsi Riau. Karena itu, seluruh proses harus berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi yang dapat mencederai prinsip keadilan.
“Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah harus memastikan sistem yang digunakan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi,” ujar salah seorang anggota Komisi III DPRD Riau.
Kekhawatiran Masyarakat Masih Tinggi
Di tengah perkembangan teknologi digital, sistem PPDB online memang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, tingginya jumlah akses pada saat pendaftaran dibuka sering kali memunculkan kekhawatiran tersendiri.
Beberapa orang tua mengaku masih mengingat berbagai persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan PPDB di sejumlah daerah, mulai dari server yang sulit diakses, keterlambatan sinkronisasi data, hingga proses verifikasi yang memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.
Bagi masyarakat, persoalan teknis semacam ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga dapat mempengaruhi peluang anak untuk memperoleh sekolah tujuan.
“Sekarang semuanya serba online. Kalau sistemnya lambat atau bermasalah, masyarakat yang dirugikan. Apalagi tidak semua orang tua paham teknologi dan memiliki akses internet yang baik,” ungkap Mulyadi, warga Siak.
Potensi Kecurangan Jadi Sorotan Publik
Selain gangguan teknis, isu yang paling banyak dibicarakan masyarakat menjelang PPDB adalah kemungkinan terjadinya praktik kecurangan.
Berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat menyoroti pentingnya pengawasan terhadap jalur domisili, afirmasi, prestasi, maupun perpindahan tugas orang tua. Masyarakat berharap seluruh data yang digunakan dalam proses seleksi benar-benar diverifikasi secara ketat.
Menurut pengamat pendidikan yang diwawancarai secara terpisah, transparansi merupakan faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem PPDB.
“Ketika masyarakat melihat proses seleksi berjalan terbuka, data dapat diakses, dan hasil seleksi bisa dipertanggungjawabkan, maka tingkat kepercayaan publik akan meningkat. Sebaliknya, jika muncul dugaan manipulasi atau perlakuan khusus, kepercayaan masyarakat akan langsung menurun,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Diminta Perkuat Informasi Publik
DPRD Riau juga meminta Dinas Pendidikan untuk memperkuat pelayanan informasi kepada masyarakat selama pelaksanaan PPDB berlangsung.
Langkah tersebut dinilai penting karena masih banyak orang tua yang membutuhkan penjelasan mengenai jalur pendaftaran, persyaratan administrasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan yang sering mengalami penyesuaian.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan pengumuman melalui website, tetapi juga aktif memberikan edukasi melalui media sosial, layanan bantuan, serta pusat informasi yang mudah diakses.
Orang Tua Diminta Aktif Mencari Informasi Resmi
Di tengah maraknya informasi yang beredar di media sosial, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya.
Orang tua calon peserta didik diminta secara aktif memantau informasi melalui kanal resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, website pemerintah daerah, serta akun media sosial resmi yang telah terverifikasi.
Selain itu, masyarakat juga diminta tidak tergiur dengan tawaran pihak-pihak tertentu yang mengaku dapat membantu meloloskan peserta didik melalui jalur khusus di luar ketentuan resmi.
Bagi banyak orang tua, PPDB bukan hanya soal proses pendaftaran sekolah, melainkan tentang harapan terhadap masa depan anak-anak mereka. Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Riau mampu menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang benar-benar transparan, berkeadilan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon siswa.
Dengan pengawasan DPRD, kesiapan Dinas Pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi resmi, pelaksanaan PPDB 2026 diharapkan dapat berlangsung lancar dan menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan di Provinsi Riau.(Red/solidaritasmedia.com)-Budi-po
Leave a Reply