JAKARTA,SolidaritasMedia.COM— Polemik mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, kembali memasuki babak penting. Setelah sebelumnya menjadi bagian dari perdebatan dalam proses Pemilu 2024 dan kembali disorot dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, persoalan administrasi dokumen penyetaraan pendidikan Gibran kini diuji melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Bagi publik, perkembangan ini tentu penting. Namun, perkara tersebut juga perlu ditempatkan secara proporsional: yang sedang diperiksa PTUN bukanlah vonis bahwa Gibran memiliki ijazah palsu, melainkan sengketa mengenai keabsahan administratif penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Dengan demikian, proses persidangan harus dikawal berdasarkan dokumen, kewenangan pejabat penerbit, prosedur administrasi, serta bukti yang diajukan para pihak—bukan berdasarkan asumsi, potongan informasi, ataupun kesimpulan yang mendahului putusan pengadilan.
Gibran Resmi Masuk sebagai Tergugat II Intervensi
Perkara ini diajukan oleh pegiat pendidikan Mercy Sihombing terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmendiksus), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Objek yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang berkaitan dengan pendidikan Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia.
Perkembangan penting terjadi pada 22 Oktober 2026 ketika majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan permohonan Gibran untuk masuk ke dalam perkara sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.
Posisi tersebut penting secara hukum. Gibran bukan sekadar nama yang disebut dalam gugatan, tetapi telah diberikan ruang secara formal untuk menyampaikan jawaban, mengajukan bukti, dan membela kepentingan hukumnya dalam proses persidangan.
Dari perspektif pendukung Gibran, masuknya Gibran sebagai pihak intervensi justru merupakan perkembangan yang positif. Sebab, orang yang paling berkepentingan terhadap tuduhan atau dalil yang menyangkut dokumen pendidikannya kini dapat memberikan penjelasan dan menunjukkan bukti secara langsung di hadapan majelis hakim.
Apa Sebenarnya yang Dipersoalkan?
Surat Nomor 9149/D.D1/KS/2019 menjadi titik sentral perkara.
Dalam surat tersebut, pendidikan Grade 12 yang ditempuh Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia, dinyatakan memiliki pengetahuan yang setara dengan tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.
Di sinilah muncul perbedaan sudut pandang.
Pihak penggugat mempertanyakan dasar dan proses administratif yang digunakan pemerintah dalam menerbitkan surat penyetaraan tersebut. Mereka menilai perlu diuji apakah dokumen tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan aturan yang berlaku, serta didukung dokumen pendidikan yang sesuai.
Sementara itu, dari sisi Gibran, persoalan tersebut harus dilihat secara utuh. Surat penyetaraan bukan dokumen yang dibuat sendiri oleh Gibran, melainkan dokumen administratif yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan dan penyetaraan pendidikan luar negeri.
Karena itu, salah satu pertanyaan penting dalam perkara ini adalah: apabila terdapat persoalan mengenai prosedur penerbitan surat tersebut, sejauh mana persoalan itu harus dibebankan kepada orang yang menerima dokumen atau kepada pejabat dan lembaga yang menerbitkannya?
Pertanyaan inilah yang semestinya dijawab melalui proses pembuktian di PTUN.
Surat Penyetaraan Bukan Berarti Ijazah Dibuat Sendiri oleh Gibran
Perdebatan publik selama ini sering kali mencampuradukkan antara ijazah, dokumen akademik, dan surat keterangan penyetaraan.
Padahal ketiganya memiliki fungsi yang berbeda.
Ijazah atau sertifikat pendidikan merupakan dokumen yang berkaitan dengan kelulusan dari lembaga pendidikan. Sementara surat penyetaraan merupakan produk administrasi pemerintah yang memberikan pengakuan atau pemadanan terhadap pendidikan yang ditempuh di luar negeri dengan jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia.
Dalam kasus Gibran, surat Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan oleh otoritas pendidikan pemerintah pada 2019. Dalam proses yang kemudian diterangkan di persidangan MK, Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain lama studi, nilai, dan struktur kurikulum.
Dengan kata lain, penting untuk membedakan dua pertanyaan:
Pertama, apakah dokumen pendidikan Gibran yang diajukan kepada pemerintah memang ada dan dapat diverifikasi?
Kedua, apakah pejabat pemerintah yang menerbitkan surat penyetaraan telah menggunakan kewenangan dan prosedur yang tepat?
Kedua persoalan tersebut tidak boleh begitu saja digabung menjadi tuduhan bahwa Gibran memalsukan dokumen.
KPU Pernah Menggunakan Surat Penyetaraan Itu dalam Verifikasi Administratif
Ada fakta penting lain yang tidak boleh dilewatkan.
Dalam penjelasan KPU terkait proses pencalonan Pilpres 2024, lembaga tersebut menyebut menggunakan dua dokumen utama dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran, yakni Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019.
KPU menjelaskan bahwa pada saat verifikasi, dokumen tersebut diperlakukan sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan. KPU juga menyatakan surat tersebut diterbitkan oleh kementerian yang memiliki kewenangan dan sebelumnya telah digunakan dalam proses pencalonan Gibran pada Pilkada Kota Surakarta 2020.
Fakta ini penting untuk memahami konteks perkara.
Artinya, Gibran tidak tiba-tiba membuat sebuah surat secara pribadi kemudian menyerahkannya kepada KPU. Dokumen tersebut berasal dari lembaga pemerintahan dan pada saat proses verifikasi pencalonan belum dinyatakan batal oleh lembaga yang berwenang.
Karena itu, dari perspektif pendukung Gibran, sangat tidak tepat apabila keberadaan surat pemerintah tersebut langsung diterjemahkan sebagai bukti adanya pemalsuan oleh Gibran.
Putusan MK Perlu Dibaca Secara Utuh, Bukan Sepenggal
Polemik semakin ramai setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran.
Dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, terdapat sejumlah pertimbangan yang memang mengkritisi persoalan dokumen penyetaraan dan proses verifikasi administratif pencalonan Gibran.
MK antara lain menyoroti bahwa dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut tidak menunjukkan secara eksplisit adanya ijazah atau diploma luar negeri yang setara dengan tamat SMA atau sederajat.
Namun, terdapat pula bagian penting dari pertimbangan MK yang tidak boleh diabaikan.
MK menyatakan bahwa proses penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 secara prosedural telah memenuhi ketentuan Permendikbud yang menjadi dasar penerbitannya, tetapi kemudian membedakan antara penyetaraan terhadap pengetahuan setara SMK dengan penyetaraan surat tanda tamat belajar SMA atau sederajat.
Perbedaan ini sangat penting.
Sebab, kritik terhadap bentuk atau dasar suatu dokumen administratif tidak otomatis sama dengan kesimpulan bahwa seseorang memalsukan seluruh riwayat pendidikannya.
Dalam perspektif pendukung Gibran, justru di sinilah pentingnya PTUN bekerja secara objektif: membedah proses administrasi secara spesifik dan menentukan apakah keputusan pejabat pemerintahan tersebut sah atau harus dinyatakan batal.
Gibran Siap Membuka Dokumen Pendidikan
Perkembangan paling menarik menjelang sidang 29 Oktober 2026 adalah pernyataan tim hukum Gibran yang menyatakan siap menunjukkan dokumen pendidikan Gibran secara lengkap.
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyatakan pihaknya akan membawa dokumen pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga meminta publik menunggu proses persidangan dan tidak mengambil kesimpulan sebelum bukti tersebut diperiksa.
Rencana tersebut menjadi penting karena selama bertahun-tahun polemik pendidikan Gibran lebih banyak berkembang melalui perdebatan publik, media sosial, dan pernyataan para pihak.
Kini, apabila dokumen-dokumen tersebut benar-benar diajukan dan diperiksa di persidangan, publik memperoleh kesempatan untuk melihat persoalan berdasarkan bukti yang lebih konkret.
Dari perspektif pendukung Gibran, langkah ini patut diapresiasi.
Daripada menjawab tuduhan dengan perdebatan tanpa ujung, pembuktian melalui jalur pengadilan memberikan ruang bagi dokumen untuk diuji secara hukum.
Sidang 29 Oktober 2026 Menjadi Momentum Penting
Berdasarkan informasi mengenai jadwal persidangan, sidang lanjutan pada Kamis, 29 Oktober 2026 dijadwalkan dengan agenda penyampaian jawaban Tergugat II Intervensi serta penyerahan tambahan bukti surat dari para pihak.
Dengan demikian, pada tanggal tersebut belum tepat apabila publik menyebut perkara telah selesai atau Gibran telah dinyatakan menang maupun kalah.
Yang berlangsung adalah bagian dari proses pemeriksaan perkara.
Justru karena itu, masyarakat sebaiknya memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan.
Mengapa Kehadiran Gibran Penting?
Ada alasan mengapa kehadiran Gibran dalam proses ini memiliki arti tersendiri.
Selama ini, berbagai perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran sering berlangsung tanpa kehadiran langsung Gibran sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap dokumen tersebut.
Dengan status sebagai Tergugat II Intervensi, Gibran kini dapat memberikan penjelasan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Ia dapat menunjukkan dokumen yang relevan, memberikan keterangan melalui kuasa hukumnya, serta membantah dalil yang menurutnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Bagi pendukung Gibran, ini adalah kesempatan untuk mengakhiri spekulasi dengan pembuktian.
Jika dokumen memang lengkap, biarkan dokumen tersebut diperiksa.
Jika proses administrasi pemerintah memang sesuai kewenangan, biarkan hal tersebut dinilai oleh hakim.
Dan apabila terdapat kekurangan administratif, biarkan pula pengadilan menentukan konsekuensi hukumnya berdasarkan aturan yang berlaku.
Prinsip tersebut jauh lebih sehat daripada menjadikan isu pendidikan sebagai arena penghukuman politik.
Perkara PTUN Berbeda dengan Tuduhan Pidana
Hal lain yang perlu ditegaskan adalah perbedaan antara perkara PTUN dan dugaan tindak pidana.
PTUN berfokus pada sengketa tata usaha negara. Artinya, pertanyaan utamanya berkaitan dengan tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan: kewenangan pejabat, prosedur penerbitan, dasar hukum, serta keabsahan keputusan yang disengketakan.
Dengan demikian, adanya gugatan di PTUN tidak dengan sendirinya berarti telah terbukti terjadi pemalsuan ijazah atau tindak pidana.
Jika terdapat laporan pidana kepada kepolisian, maka laporan tersebut harus berjalan melalui mekanisme hukum pidana tersendiri. Status laporan, penyelidikan, penyidikan, dan putusan pengadilan tidak boleh dicampuradukkan dengan proses sengketa administrasi di PTUN.
Pemisahan ini penting agar publik tidak terjebak pada kesimpulan yang terlalu cepat.
Polemik Ini Justru Bisa Menjadi Kesempatan untuk Membuka Semua Fakta
Dari sudut pandang pendukung Gibran, perkara yang kini berjalan di PTUN tidak harus selalu dipandang sebagai ancaman.
Sebaliknya, perkara ini dapat menjadi kesempatan untuk membuka seluruh fakta secara transparan.
Jika selama ini publik bertanya mengenai riwayat pendidikan Gibran, maka pembuktian di pengadilan dapat menjadi forum untuk menjawab pertanyaan tersebut secara lebih terukur.
Apalagi tim hukum Gibran telah menyatakan akan membawa dokumen pendidikan dari berbagai jenjang.
Maka publik tidak perlu berspekulasi terlalu jauh.
Tunggu bukti. Dengarkan argumentasi kedua pihak. Simak pertimbangan hakim. Kemudian hormati putusannya.
Inilah prinsip negara hukum yang seharusnya berlaku kepada siapa pun, termasuk seorang Wakil Presiden.
Jangan Mengubah Sengketa Administrasi Menjadi Penghakiman Politik
Gibran adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu, wajar apabila setiap dokumen yang berkaitan dengan persyaratan jabatan publik diperiksa secara ketat.
Namun, ketat dalam pemeriksaan tidak berarti boleh mengabaikan asas praduga tak bersalah dan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena sedang digugat.
Di sisi lain, menjadi pendukung Gibran juga bukan alasan untuk menolak proses hukum.
Justru sebaliknya, dukungan yang sehat seharusnya mendorong Gibran dan tim hukumnya untuk menghadapi perkara secara terbuka dan memberikan seluruh bukti yang relevan.
Dengan demikian, dukungan kepada Gibran tidak perlu diwujudkan dalam bentuk serangan kepada penggugat atau pengadilan. Dukungan yang lebih bermartabat adalah memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan bahwa publik memperoleh informasi berdasarkan fakta.
Apa yang Perlu Ditunggu Publik?
Setidaknya ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam perkembangan perkara ini:
- Dokumen pendidikan apa saja yang akan diajukan oleh Gibran dan tim hukumnya?
- Bagaimana hubungan dokumen pendidikan tersebut dengan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019?
- Apa dasar kewenangan pemerintah dalam menerbitkan surat penyetaraan tersebut pada 2019?
- Apakah seluruh prosedur administrasi penerbitannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu?
- Bagaimana majelis hakim PTUN menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak?
- Apakah terdapat alasan hukum yang cukup untuk membatalkan surat penyetaraan tersebut atau justru mempertahankannya?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi fokus pemberitaan.
Bukan sekadar apakah Gibran “punya ijazah” atau “tidak punya ijazah” berdasarkan potongan informasi di media sosial.
Penutup: Biarkan Pengadilan Membuktikan, Bukan Media Sosial yang Menghakimi
Polemik pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah berlangsung cukup panjang. Dari Pilkada Solo, pencalonan Pilpres 2024, perdebatan di ruang publik, proses di Mahkamah Konstitusi, hingga kini masuk ke PTUN Jakarta.
Setiap tahapan tersebut memiliki konteks hukum yang berbeda.
Karena itu, publik harus berhati-hati agar tidak mencampuradukkan satu proses dengan proses lainnya.
Bagi pendukung Gibran, masuknya Gibran sebagai Tergugat II Intervensi dan kesiapan untuk menunjukkan dokumen pendidikan secara langsung merupakan langkah yang patut diapresiasi. Sebab, pembuktian di ruang sidang jauh lebih penting daripada perang opini di media sosial.
Pada akhirnya, yang harus berbicara adalah bukti dan hukum.
Apabila dokumen Gibran memang lengkap, proses persidangan seharusnya menjadi ruang untuk membuktikannya.
Apabila penerbitan surat penyetaraan memang dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan prosedur yang berlaku, hal tersebut juga harus dapat dibuktikan secara objektif.
Dan apabila terdapat persoalan hukum, biarlah majelis hakim yang menentukan konsekuensinya.
Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, baik pendukung maupun pengkritik Gibran seharusnya memiliki kepentingan yang sama: mendorong agar perkara ini diselesaikan secara terang, terbuka, objektif, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi mereka yang mendukung Gibran, harapannya sederhana: jangan lagi biarkan isu ini terus hidup sebagai spekulasi tanpa ujung.
Buka dokumennya. Uji prosesnya. Dengarkan keterangannya. Hormati pengadilannya.
Dengan cara itulah kebenaran dapat memperoleh ruang untuk berbicara.red/SolidaritasMedia.COM
Leave a Reply