SOLIDARITASMEDIA.COM — Perjalanan Pro Jokowi atau yang lebih dikenal dengan nama PROJO merupakan bagian penting dari perkembangan gerakan relawan dalam politik Indonesia pasca-Reformasi. Berawal dari gerakan yang mendukung pencalonan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2014, PROJO berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan dengan jaringan nasional, struktur kepengurusan daerah, serta posisi politik yang ikut berubah mengikuti perkembangan pemerintahan dan dinamika nasional.
Selama lebih dari satu dekade, PROJO melewati sejumlah fase penting: konsolidasi relawan pada 2013–2014, pengawalan pemerintahan Jokowi selama dua periode, keterlibatan dalam dinamika politik menjelang Pemilu 2024, hingga penataan ulang arah organisasi setelah pergantian pemerintahan pada 2024. Kongres III pada November 2025 dan agenda konsolidasi daerah sepanjang 2026 menjadi bagian dari babak baru perjalanan tersebut. https://projo.or.id/12-tahun-projo-menelusuri-akar-gerakan-politik-dan-dedikasi-untuk-negeri/
Untuk memahami PROJO secara utuh, sejarahnya perlu dilihat bukan semata-mata dari kedekatannya dengan seorang tokoh, melainkan juga dari cara organisasi ini membangun jaringan, mengonsolidasikan dukungan, menentukan sikap politik, dan berusaha mempertahankan relevansinya setelah tokoh yang menjadi titik awal gerakan tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Berawal dari konsolidasi relawan pada 2013
Sejarah PROJO bermula pada 2013, ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mulai diperbincangkan sebagai calon pemimpin nasional. Di tengah berkembangnya dukungan terhadap Jokowi, sejumlah aktivis, penggerak masyarakat, dan relawan membangun jaringan untuk mendorong pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2014.
PROJO secara resmi menandai pendiriannya melalui Kongres I pada 23 Desember 2013. Sejumlah tokoh yang dikenal dalam fase awal organisasi antara lain Budi Arie Setiadi dan beberapa aktivis yang terlibat dalam gerakan politik serta kemasyarakatan. https://gunungkidul.pikiran-rakyat.com/politik/pr-2537240430/awal-mula-terbentuknya-projo-organisasi-masyarakat-pendukung-jokowi
Pada fase awal tersebut, gerakan relawan memiliki karakter yang berbeda dari partai politik. Partai memiliki mekanisme pencalonan, struktur kepengurusan, dan sistem kaderisasi formal, sedangkan relawan umumnya tumbuh dari kesamaan aspirasi, jaringan sosial, serta keinginan untuk mendukung figur atau agenda politik tertentu.
Model inilah yang menjadi salah satu ciri penting PROJO. Organisasi ini berusaha menghubungkan dukungan masyarakat dengan kegiatan politik yang lebih terkoordinasi. Relawan tidak hanya hadir dalam kegiatan deklarasi, tetapi juga membangun komunikasi di tingkat lokal, mengadakan pertemuan, menyebarkan informasi, dan mengajak masyarakat mengenal kandidat yang didukung.
Pada 23 Agustus 2014, PROJO kemudian melembagakan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum menurut kronologi yang dipublikasikan organisasi tersebut. Peralihan ini menandai perubahan dari gerakan relawan yang tumbuh menjelang pemilu menjadi organisasi yang berupaya bertahan melampaui satu siklus pemilihan. https://projo.or.id/12-tahun-projo-menelusuri-akar-gerakan-politik-dan-dedikasi-untuk-negeri/
Pilpres 2014: Mengonsolidasikan dukungan dari akar rumput
Pemilihan Presiden 2014 menjadi ujian pertama bagi PROJO dalam mengubah dukungan terhadap Jokowi menjadi gerakan nasional. Pada masa itu, organisasi relawan menjadi salah satu unsur yang ikut menghidupkan kampanye di luar mekanisme partai pengusung.
Gerakan di tingkat akar rumput memiliki beberapa fungsi. Pertama, membangun komunikasi langsung dengan warga. Kedua, memperluas penyebaran informasi tentang kandidat. Ketiga, menghubungkan simpatisan yang tersebar di berbagai daerah. Keempat, membantu menyelenggarakan kegiatan publik dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
Konsolidasi semacam ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik Jokowi yang dikenal luas melalui pendekatan blusukan dan komunikasi langsung dengan warga. Bagi pendukungnya, pendekatan tersebut menjadi salah satu simbol politik yang lebih dekat dengan masyarakat.
Namun, kemenangan seorang kandidat tidak dapat dijelaskan hanya melalui aktivitas satu organisasi relawan. Hasil pemilu merupakan gabungan dari banyak faktor, termasuk dukungan partai politik, program kampanye, karakter kandidat, kondisi sosial-ekonomi, strategi komunikasi, serta keputusan pemilih. Karena itu, peran PROJO lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu bagian dari ekosistem dukungan yang mengiringi perjalanan politik Jokowi.
Periode 2014–2019: Dari pendukung kandidat menjadi pengawal pemerintahan
Setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2014, PROJO menghadapi tantangan yang berbeda. Gerakan yang semula berorientasi pada pemenangan kandidat harus menentukan bagaimana organisasi relawan tetap menjalankan perannya setelah kandidat yang didukung berada di pemerintahan.
Dalam perkembangan berikutnya, PROJO mempertahankan identitasnya sebagai organisasi pendukung Jokowi. Aktivitasnya berhubungan dengan komunikasi politik, konsolidasi pengurus, penyampaian aspirasi, serta dukungan terhadap agenda pemerintahan.
Perubahan fase ini penting karena relawan tidak lagi hanya bekerja dalam suasana kampanye. Organisasi juga dituntut menentukan bagaimana merespons kebijakan pemerintah, menyampaikan aspirasi masyarakat, dan mempertahankan hubungan dengan basis pendukungnya.
Di satu sisi, kedekatan dengan pemerintahan dapat membuka ruang komunikasi bagi organisasi. Di sisi lain, kedekatan tersebut juga menghadirkan pertanyaan mengenai independensi gerakan relawan: apakah organisasi tetap dapat menyampaikan kritik ketika kebijakan yang diambil pemerintah dinilai tidak sejalan dengan aspirasi sebagian pendukungnya?
Pertanyaan ini bukan hanya relevan bagi PROJO, melainkan juga bagi organisasi masyarakat lain yang memiliki hubungan erat dengan tokoh atau pemerintahan tertentu.
Pilpres 2019: Memperluas pengalaman dan jaringan politik
Pemilihan Presiden 2019 menjadi fase berikutnya dalam perjalanan PROJO. Organisasi ini kembali mendukung Jokowi dalam upaya mempertahankan jabatan presiden untuk periode kedua.
Pengalaman dari Pilpres 2014 memberikan bekal organisasi dalam membangun komunikasi dan mengoordinasikan kegiatan di daerah. Jaringan yang telah terbentuk menjadi modal untuk mengadakan konsolidasi, memperluas keterlibatan relawan, dan menyampaikan pesan politik kepada masyarakat.
Pada fase ini, pengalaman PROJO menunjukkan bahwa gerakan relawan dapat bertahan lebih lama daripada kampanye pemilu yang menjadi awal pembentukannya. Akan tetapi, keberlanjutan organisasi tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh relawan tetap aktif atau memiliki pandangan politik yang sama. Keaktifan anggota, kekuatan struktur, dan tingkat dukungan masyarakat perlu dinilai berdasarkan data yang dapat diverifikasi.
Setelah Jokowi kembali terpilih, PROJO melanjutkan perjalanan sebagai organisasi pendukung pemerintahan. Dengan demikian, dua pemilihan presiden pada 2014 dan 2019 membentuk bagian penting dari identitas politik organisasi tersebut.
Musyawarah Rakyat dan konsolidasi aspirasi politik
Dalam perkembangan menuju Pemilu 2024, PROJO turut dikenal melalui Musyawarah Rakyat atau Musra, yaitu forum yang dipakai untuk menghimpun aspirasi mengenai figur dan arah kepemimpinan nasional.
Musra memperlihatkan salah satu metode konsolidasi politik yang tidak sepenuhnya bertumpu pada mekanisme internal partai. Melalui pertemuan dan forum yang melibatkan jaringan relawan, aspirasi peserta dihimpun untuk dibawa ke ruang diskusi politik yang lebih luas.
Meski demikian, hasil forum relawan tidak dapat langsung dianggap mewakili keseluruhan pemilih Indonesia. Peserta forum merupakan kelompok yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sementara pemilih nasional memiliki latar belakang, preferensi, serta pilihan politik yang beragam.
Nilai penting Musra terletak pada proses penghimpunan aspirasi dan komunikasi antarkelompok. Pada saat yang sama, proses tersebut tetap perlu dibaca secara kritis: bagaimana peserta dipilih, bagaimana aspirasi dihitung, dan sejauh mana hasilnya mencerminkan pandangan masyarakat yang lebih luas.
Oktober 2023: PROJO mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto
Salah satu perubahan politik penting dalam sejarah PROJO terjadi pada 14 Oktober 2023. Pada tanggal tersebut, PROJO secara terbuka mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi, setelah organisasi menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VI. Peristiwa ini menandai pergeseran fokus dukungan dari Jokowi sebagai kandidat pada dua pemilihan presiden sebelumnya menuju Prabowo sebagai kandidat penerus pemerintahan yang didukung PROJO. https://www.antaranews.com/berita/3773982/projo-nyatakan-dukungan-untuk-prabowo-pada-pilpres-2024
Dukungan kepada Prabowo kemudian berlanjut pada pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Dalam dinamika tersebut, PROJO mengangkat gagasan keberlanjutan pembangunan sebagai salah satu alasan politik yang dikemukakan untuk mendukung pasangan tersebut.
Keputusan itu juga menunjukkan bahwa organisasi relawan dapat menyesuaikan arah dukungannya ketika peta politik berubah. Namun, dukungan yang diumumkan oleh pimpinan organisasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap anggota, simpatisan, atau relawan di seluruh daerah mengambil pilihan yang sama.
Dalam organisasi dengan jaringan luas, konsolidasi formal dan penerimaan di tingkat akar rumput merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu identik.
Pilpres 2024: Jaringan relawan dan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran
Selama tahapan Pemilu 2024, jaringan relawan yang sebelumnya terbentuk untuk mendukung Jokowi menjadi bagian dari dinamika dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran. PROJO merupakan salah satu organisasi yang mengambil sikap tersebut.
Keterlibatan relawan memiliki beberapa bentuk, antara lain deklarasi dukungan, konsolidasi organisasi, pertemuan dengan simpatisan, komunikasi politik, dan penyampaian pesan mengenai kesinambungan agenda pembangunan.
Pada 21 Januari 2024, sejumlah kelompok relawan Jokowi menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran sekaligus menyatakan dukungan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar dapat meraih kursi di DPR RI. ANTARA melaporkan bahwa Ketua Umum PSI saat itu menyebut sekitar 120 tim relawan hadir dalam kegiatan tersebut. https://pemilu.antaranews.com/berita/3926394/relawan-jokowi-deklarasikan-dukungan-ke-psi-menangkan-prabowo-gibran
Angka sekitar 120 tim tersebut merujuk pada kegiatan deklarasi relawan yang diberitakan, bukan jumlah anggota PROJO, bukan pula jumlah seluruh relawan Jokowi di Indonesia. PROJO hanya salah satu nama yang disebut dalam jaringan relawan yang hadir.
Pembedaan tersebut penting agar angka dari sebuah acara tidak keliru digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kekuatan organisasi atau jumlah relawan aktif secara nasional.
November 2025: Kongres III dan penataan arah organisasi
Setelah pergantian pemerintahan pada Oktober 2024, PROJO menghadapi pertanyaan mengenai arah gerak berikutnya. Organisasi yang terbentuk untuk mendukung Jokowi harus menentukan bagaimana mempertahankan identitas dan struktur ketika tokoh yang menjadi titik awal gerakan tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Pertanyaan itu mengemuka dalam Kongres III PROJO yang berlangsung pada 1–2 November 2025 di Jakarta. Dalam kongres tersebut, Budi Arie Setiadi kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP PROJO untuk periode 2025–2030. https://news.detik.com/berita/d-8190429/budi-arie-terpilih-kembali-jadi-ketum-projo-2025-2030
Laporan mengenai hasil kongres menyebut lima pokok resolusi, yaitu mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran, mendukung agenda politik Presiden Prabowo hingga 2029, melakukan transformasi organisasi, mendorong politik persatuan nasional, dan membantu pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045. https://news.detik.com/berita/d-8190796/budi-arie-hasil-kongres-ke-3-projo-bakal-dilaporkan-ke-prabowo
Kongres tersebut menjadi titik penting karena arah organisasi tidak lagi semata-mata ditentukan oleh dukungan terhadap Jokowi. PROJO menyatakan komitmen untuk melanjutkan aktivitas organisasi dalam konteks pemerintahan yang baru.
Kongres juga memunculkan rencana perubahan logo yang sebelumnya menampilkan siluet Jokowi. Menurut keterangan Budi Arie yang diberitakan ANTARA, perubahan itu diposisikan sebagai bagian dari transformasi organisasi, bukan sebagai pernyataan bahwa hubungan dengan Jokowi telah berakhir. https://www.antaranews.com/berita/5214817/budi-arie-bantah-projo-putus-hubungan-dengan-jokowi
Dari sudut pandang organisasi, perubahan simbol dapat menjadi cara untuk menegaskan bahwa keberlanjutan gerakan tidak harus bergantung pada satu figur. Namun, keberhasilan transformasi pada akhirnya perlu dinilai melalui praktik organisasi, program kerja, regenerasi kepemimpinan, dan hubungan dengan masyarakat.
Tahun 2026: Konsolidasi daerah dan penguatan struktur nasional
Memasuki 2026, PROJO mengumumkan agenda penguatan struktur organisasi melalui Konferensi Daerah atau Konferda. Agenda tersebut diarahkan untuk menyelaraskan kepengurusan pusat dan daerah serta memperkuat koordinasi organisasi di berbagai provinsi.
Pada April 2026, DPP PROJO mengumumkan tema Konferda, yakni “Konsolidasi Total Menuju PROJO yang Solid dan Terorganisir”. Menurut keterangan organisasi, Konferda dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme organisasi dan menyelaraskan arah gerak pengurus daerah. https://projo.or.id/mantapkan-barisan-dpp-projo-tetapkan-tema-konferda-2026-konsolidasi-total-menuju-organisasi-solid/
Pada Mei 2026, PROJO menyebut Jawa Barat sebagai provinsi ketiga yang menyelenggarakan Konferda setelah Jawa Timur dan Riau. Organisasi itu juga menyatakan bahwa agenda serupa akan diteruskan ke wilayah lain, termasuk Sulawesi Selatan. https://projo.or.id/ketum-budi-arie-projo-konsolidasi-total-se-indonesia-tegaskan-jokowi-milik-bangsa-dan-rakyat/
Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa konsolidasi nasional tidak hanya berlangsung melalui kongres pusat. Konsolidasi juga dilakukan lewat forum daerah yang bertujuan mempertemukan pengurus, menata struktur, dan menyelaraskan program.
Meski demikian, pelaksanaan Konferda di sejumlah provinsi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh struktur di setiap daerah telah aktif dan berfungsi dengan tingkat yang sama. Untuk mengetahui cakupan organisasi secara menyeluruh, diperlukan data yang lebih terperinci mengenai kepengurusan aktif, jumlah anggota terverifikasi, kegiatan rutin, dan program yang benar-benar berjalan di lapangan.
Pada Agustus 2026, PROJO memperingati hari lahir ke-12. Organisasi tersebut menyatakan bahwa pengurus daerah, simpatisan, dan perwakilan relawan dari sejumlah wilayah hadir dalam kegiatan yang berlangsung di kantor DPP di Pancoran, Jakarta Selatan. Momentum tersebut digunakan untuk menegaskan keberlanjutan organisasi dan konsolidasi jaringan relawan. https://projo.or.id/hut-ke-12-projo-momentum-transformasi-dan-konsolidasi-relawan-jokowi/
Budi Arie Setiadi dan kepemimpinan PROJO
Budi Arie Setiadi merupakan salah satu figur sentral dalam perjalanan PROJO sejak fase pembentukan. Ia dikenal sebagai Ketua Umum yang memimpin organisasi dalam sejumlah tahapan penting, termasuk dukungan terhadap Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019, deklarasi dukungan kepada Prabowo pada 2023, serta konsolidasi organisasi setelah Pemilu 2024.
Kepemimpinan organisasi relawan memiliki karakter yang khas. Pemimpin tidak hanya mengelola administrasi dan struktur, tetapi juga berperan dalam membangun komunikasi politik, merumuskan sikap organisasi, serta menjaga hubungan dengan anggota dan simpatisan.
Namun, keberlanjutan organisasi tidak ideal jika hanya bergantung pada satu tokoh. Struktur yang matang membutuhkan pembagian tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, kaderisasi, transparansi, dan ruang bagi aspirasi dari tingkat daerah.
Kepemimpinan Budi Arie untuk periode 2025–2030 memberikan kerangka waktu baru bagi PROJO untuk menjalankan agenda transformasinya. Seberapa jauh agenda tersebut dapat diwujudkan akan bergantung pada pelaksanaan keputusan organisasi dan kemampuan pengurus menjawab perubahan situasi politik.
PROJO setelah Jokowi: Antara kesinambungan dan kemandirian organisasi
Perubahan pemerintahan merupakan ujian penting bagi organisasi yang tumbuh dari dukungan kepada seorang pemimpin. Ketika figur tersebut tidak lagi berada di kursi presiden, organisasi harus menentukan apakah perannya tetap berpusat pada hubungan personal atau berkembang menjadi gerakan yang memiliki program, mekanisme, dan orientasi jangka panjang.
Dalam berbagai pernyataan publik, PROJO menegaskan bahwa transformasi tidak berarti memutus hubungan dengan Jokowi. Pada saat yang sama, hasil Kongres III menunjukkan dukungan organisasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan agenda politik yang terkait dengan pemerintahan tersebut.
Dinamika ini memperlihatkan bahwa identitas organisasi relawan dapat berkembang mengikuti perubahan pemerintahan. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan beberapa pertanyaan yang penting bagi publik.
Pertama, bagaimana PROJO menjaga konsistensi nilai dan program yang menjadi alasan awal pembentukannya? Kedua, bagaimana organisasi menampung aspirasi anggota yang mungkin memiliki pandangan berbeda? Ketiga, bagaimana PROJO menjaga fungsi sosialnya di luar kegiatan politik elektoral? Keempat, bagaimana masyarakat dapat menilai hasil nyata dari program organisasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak harus dijawab melalui klaim politik, melainkan melalui transparansi, dokumentasi kegiatan, laporan program, dan ruang dialog yang terbuka.
Tantangan konsolidasi nasional: Struktur bukan sekadar nama kepengurusan
Konsolidasi nasional sering kali diukur melalui jumlah pengurus daerah, kegiatan deklarasi, atau kehadiran perwakilan dalam sebuah acara. Indikator-indikator tersebut dapat menunjukkan adanya aktivitas organisasi, tetapi belum cukup untuk menggambarkan kualitas jaringan secara menyeluruh.
Organisasi yang ingin bertahan dalam jangka panjang perlu membangun setidaknya beberapa fondasi.
Pertama, struktur yang benar-benar aktif. Kepengurusan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu memiliki kegiatan yang berkelanjutan, bukan hanya tercantum dalam daftar organisasi.
Kedua, komunikasi dua arah. Konsolidasi tidak semestinya hanya berupa instruksi dari pusat kepada daerah. Aspirasi dan persoalan masyarakat di daerah juga perlu dapat disampaikan kepada pengurus pusat.
Ketiga, kaderisasi dan regenerasi. Organisasi perlu membuka ruang bagi generasi baru untuk terlibat, belajar, dan mengambil tanggung jawab.
Keempat, transparansi kegiatan. Informasi mengenai program, pertemuan, penggunaan sumber daya, dan hasil kegiatan akan membantu publik menilai manfaat organisasi.
Kelima, orientasi pelayanan publik. Jika PROJO ingin mempertahankan relevansinya di luar masa kampanye, kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dapat menjadi bagian penting dari evaluasi organisasi.
Aspek-aspek tersebut merupakan tolok ukur umum bagi organisasi kemasyarakatan. Penerapannya pada PROJO perlu dinilai berdasarkan bukti kegiatan dan data yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan pimpinan.
Apa arti perjalanan PROJO bagi perkembangan politik Indonesia?
Perjalanan PROJO memperlihatkan bagaimana gerakan relawan dapat berkembang dari dukungan terhadap kandidat menjadi organisasi yang terlibat dalam dinamika politik nasional selama bertahun-tahun.
Pengalaman tersebut juga menunjukkan bahwa batas antara gerakan relawan, organisasi kemasyarakatan, dan dukungan politik dapat berubah mengikuti situasi. Dalam prosesnya, organisasi perlu menyesuaikan metode konsolidasi, menjaga komunikasi dengan anggota, dan memperjelas arah gerak setelah pemilu berakhir.
Bagi masyarakat, keberadaan organisasi relawan dapat membuka ruang partisipasi di luar struktur partai politik. Relawan dapat membantu menyebarkan informasi, menghimpun aspirasi, dan mempertemukan warga dengan proses politik. Namun, partisipasi yang sehat juga memerlukan keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan pilihan, dan komitmen pada aturan demokrasi.
Karena itu, perjalanan PROJO layak dipelajari bukan hanya sebagai sejarah sebuah organisasi pendukung Jokowi, melainkan juga sebagai contoh dinamika gerakan relawan di Indonesia: bagaimana ia lahir, membangun jaringan, menentukan sikap, dan menghadapi tantangan untuk tetap relevan setelah perubahan kekuasaan.
Kesimpulan: Dua belas tahun perjalanan dan pekerjaan transformasi yang masih berlangsung
Dari Kongres I pada Desember 2013 hingga konsolidasi daerah pada 2026, PROJO telah melewati sejumlah fase penting dalam politik Indonesia. Organisasi ini memulai perjalanannya dengan mendukung pencalonan Jokowi, mempertahankan aktivitas setelah Pilpres 2014, kembali mendukung Jokowi pada 2019, lalu mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo pada 2023 untuk Pilpres 2024.
Setelah pemerintahan berganti, Kongres III pada November 2025 menetapkan Budi Arie Setiadi kembali sebagai Ketua Umum untuk periode 2025–2030 dan merumuskan agenda transformasi organisasi. Sepanjang 2026, Konferda dan kegiatan peringatan hari lahir menjadi bagian dari upaya penguatan struktur nasional.
Tahap berikutnya adalah membuktikan bahwa konsolidasi tidak berhenti pada pertemuan, deklarasi, atau perubahan simbol. Keberlanjutan organisasi akan lebih mudah dinilai apabila struktur daerah berjalan, program dapat ditelusuri, aspirasi anggota mendapat ruang, dan kegiatan sosial memberi manfaat yang dapat dibuktikan.
Bagi PROJO, tantangan jangka panjangnya bukan hanya menjaga eksistensi setelah era kepresidenan Jokowi, melainkan memastikan bahwa organisasi memiliki arah yang jelas, tata kelola yang terbuka, dan hubungan yang bertanggung jawab dengan masyarakat.
Bagi publik, ukuran paling relevan bukan sekadar seberapa sering sebuah organisasi tampil dalam panggung politik, melainkan seberapa transparan organisasi tersebut bekerja, seberapa terbuka terhadap kritik, dan seberapa nyata kontribusinya bagi kehidupan masyarakat.
Penulis: Redaksi SolidaritasMedia.com
Kategori: Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
Situs: www.solidaritasmedia.com
Slogan: Mengabarkan dengan Fakta Bukan Katanya
Referensi utama
- PROJO, “12 Tahun PROJO, Menelusuri Akar Gerakan Politik dan Dedikasi untuk Negeri,” 19 Agustus 2026: https://projo.or.id/12-tahun-projo-menelusuri-akar-gerakan-politik-dan-dedikasi-untuk-negeri/
- ANTARA, “PROJO Nyatakan Dukungan untuk Prabowo pada Pilpres 2024,” 14 Oktober 2023: https://www.antaranews.com/berita/3773982/projo-nyatakan-dukungan-untuk-prabowo-pada-pilpres-2024
- ANTARA, “Relawan Jokowi Deklarasikan Dukungan ke PSI, Menangkan Prabowo-Gibran,” 22 Januari 2024: https://pemilu.antaranews.com/berita/3926394/relawan-jokowi-deklarasikan-dukungan-ke-psi-menangkan-prabowo-gibran
- detikNews, “Budi Arie Terpilih Kembali Jadi Ketum Projo 2025–2030,” 2 November 2025: https://news.detik.com/berita/d-8190429/budi-arie-terpilih-kembali-jadi-ketum-projo-2025-2030
- ANTARA, “Budi Arie Bantah Projo Putus Hubungan dengan Jokowi,” 2 November 2025: https://www.antaranews.com/berita/5214817/budi-arie-bantah-projo-putus-hubungan-dengan-jokowi
- PROJO, “Mantapkan Barisan! DPP PROJO Tetapkan Tema Konferda 2026,” 9 April 2026: https://projo.or.id/mantapkan-barisan-dpp-projo-tetapkan-tema-konferda-2026-menuju-organisasi-solid/
- PROJO, “HUT ke-12 PROJO: Momentum Transformasi dan Konsolidasi Relawan Jokowi,” 24 Agustus 2026: https://projo.or.id/hut-ke-12-projo-momentum-transformasi-dan-konsolidasi-relawan-jokowi/
Leave a Reply