Seruan dari Daerah untuk Masa Depan Iklim Indonesia
Oleh: MULYONO WIDIARTA, ST
Ketua Umum Yayasan Kiandra Setia Bangsa
Di tengah narasi besar pembangunan rendah karbon, Kabupaten Siak kerap diposisikan sebagai simbol harapan. Namun jika kita menengok data dan riset global secara jernih, muncul pertanyaan mendasar: apakah upaya restorasi gambut dan mangrove benar-benar menjawab krisis ekologis, atau sekadar memperindah laporan kebijakan?
Indonesia menyimpan sekitar 13,36 juta hektare gambut dengan cadangan karbon mencapai 57 gigaton—salah satu yang terbesar di dunia. Kawasan mangrovenya pun mencakup hampir seperempat total global. Dalam konteks ini, wilayah seperti Siak bukan sekadar daerah administratif, melainkan benteng strategis dalam mitigasi perubahan iklim dunia.
Namun potensi besar tersebut dibayangi ancaman nyata. Emisi dari perubahan penggunaan lahan gambut dan mangrove di Asia Tenggara mencapai ratusan juta ton CO₂ per tahun, dengan Indonesia sebagai kontributor utama. Dengan fakta ini, kegagalan pengelolaan di Siak bukan lagi persoalan lokal, melainkan risiko global.
“Gambut yang dikeringkan adalah bom karbon yang menunggu waktu. Sekali terbakar, dampaknya bisa melampaui batas generasi,”
— Prof. Daniel Murdiyarso” ilmuwan iklim dan peneliti senior CIFOR
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa restorasi bukan sekadar proyek administratif, melainkan kebutuhan mendesak berbasis sains dan keberlanjutan lintas generasi.
Ilusi Restorasi: Antara Target dan Realitas
Berbagai program restorasi telah dijalankan. Namun lebih dari 3,3 juta hektare gambut Indonesia telah mengalami degradasi serius. Fakta ini menunjukkan bahwa laju kerusakan masih melampaui upaya pemulihan.
Masalah utamanya terletak pada pendekatan yang masih administratif—mengukur keberhasilan dari luas tanam dan jumlah program, bukan dari pemulihan fungsi ekologis yang nyata.
“Menanam mangrove itu mudah. Yang sulit adalah memastikan ekosistemnya hidup kembali,”
— Dr. Nur Masripatin “ pakar kebijakan iklim Indonesia
Mangrove mampu menyimpan karbon hingga lima kali lebih besar dibanding hutan daratan, sementara gambut menyimpan karbon dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Namun ketika rusak, seluruh cadangan tersebut dilepaskan secara cepat ke atmosfer.
Artinya, satu kegagalan perlindungan dapat menghapus capaian restorasi bertahun-tahun.
Masalah Struktural: Ketika Ekonomi Mengalahkan Ekologi
Akar persoalan di Siak tidak hanya bersifat teknis, tetapi struktural. Ketergantungan pada ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya menjadikan restorasi sering berbenturan dengan kebutuhan hidup masyarakat.
“Tidak ada konservasi tanpa insentif ekonomi. Masyarakat tidak bisa diminta menjaga hutan jika mereka tidak punya pilihan lain untuk hidup,”
— Prof. Emil Salim “, ekonom lingkungan
Tanpa transformasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan, restorasi hanya akan menjadi beban sosial. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak program gagal bertahan dalam jangka panjang.
Padahal, konservasi gambut dan mangrove berpotensi menekan hampir setengah emisi dari sektor perubahan lahan. Dengan demikian, kegagalan di tingkat lokal seperti Siak merupakan kegagalan strategis dalam agenda iklim nasional.
Krisis Tata Kelola dan Minimnya Transparansi
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah transparansi. Data capaian restorasi belum sepenuhnya terbuka dan terukur secara ilmiah.
“Kebijakan lingkungan tanpa transparansi hanya akan melahirkan ilusi keberhasilan,”
— Siti Nurbaya Bakar” Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dalam praktiknya, banyak program restorasi tidak berbasis pendekatan hidrologi dan ekologi yang tepat. Mangrove ditanam di lokasi yang tidak sesuai, gambut tidak dibasahi secara optimal—hasilnya adalah kegagalan berulang yang jarang dievaluasi secara terbuka.
Siak: Ujian Nyata, Bukan Sekadar Simbol
Sebagai organisasi masyarakat sipil, Yayasan Kiandra Setia Bangsa memandang bahwa Siak memiliki semua prasyarat untuk menjadi model nasional restorasi ekosistem. Namun hal tersebut hanya dapat tercapai jika ada perubahan pendekatan yang fundamental.
“Krisis iklim tidak menunggu kesiapan kita. Ia menuntut tindakan nyata sekarang juga,”
— António Guterres “, Sekretaris Jenderal PBB
Restorasi harus bergeser secara mendasar:
Pertama – dari target administratif menuju pemulihan ekosistem yang terukur,
Kedua – dari program pemerintah semata menjadi gerakan kolektif masyarakat,
Ketiga – dari retorika hijau menuju kebijakan ekonomi yang berani dan berpihak pada keberlanjutan.
Yayasan Kiandra Setia Bangsa mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk tidak lagi menempatkan restorasi sebagai agenda tambahan, melainkan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
Penutup: Saatnya Berpihak pada Masa Depan
Tanpa perubahan nyata, Siak hanya akan menjadi contoh lain dari paradoks pembangunan: kaya potensi, namun lemah dalam implementasi.
Dan ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya gambut dan mangrove—tetapi juga masa depan lingkungan, ketahanan ekonomi, serta kredibilitas Indonesia di panggung global.
Artikel ini sebagai Publikasi dan Edukasi Masyarakat.
Penulis : Tim Litbang Yayasan Kiandra Setia Bangsa
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak : Media Center Yayasan Kiandra Setia Bangsa
Leave a Reply